Pencairan PSKS di Desa Madigondo Berjalan Lancar

Madiun(Wartasidoarjo.com) - PT Pos Indonesia (Persero) cabang Takeran, kembali membayarkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), bertempat di Balai Desa Madigondo Kec. Takeran Kab. Magetan, Minggu (19/4).


Babinsa Desa Madigondo Koramil 0804/11 Takeran Dim 0804 Magetan Pelda Joko Prastiyo bekerja sama dengan anggota Polsek Takeran dan perangkat Desa Madigondo, melaksanakan pengamanan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan pembagian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Ds. Madigondo.

Babinsa Desa Madigondo Koramil 0804/11 Takeran Dim 0804 Magetan Pelda Joko Prastiyo, menjelaskan bahwa PAM ini kami lakukan agar pelaksanaan pemberian PSKS dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

Lebih lanjut Pelda Joko. P menjelaskan bahwa Babinsa merupakan anggota TNI yang memiliki tugas menjaga pertahanan dan keamanan nasional. "Babinsa bertanggung jawab atas pelaporan dan pengawasan kondisi demografi, kondisi sosial masyarakat yang berdampak pada pertahanan keamanan nasional. Terlebih tugas Babinsa adalah membina teritorial, Babinsa harus selalu ada ditengah-tengah warga dan harus dekat dengan warga karena Babinsa juga sebagai tempat mengadu bagi masyarakat terkait hal-hal yang berdampak pada keamanan Nasional," katanya.

Sementara menurut penjelasan salah satu petugas dari PT Pos Indonesia (Persero) cabang Takeran, yang mendapatkan PSKS di Desa Madigondo sebanyak 165 KK. Pencairan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tim Satgas PSKS Pos Indonesia.
     
Penyusunan jadwal disetiap Kantor Pos disesuaikan dengan kondisi dan kapasitan masing-masing Kantor Bayar. Walaupun waktu pembayaran telah selesai, penerima dana PSKS yang belum mengambil dana, bisa mengambil dananya di Kantor Pos Cabang Takeran sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan Program PSKS adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin.(W1)

Guk Yuk

Sekda Akui "Input" Data di "E-budgeting" Sebelum Pembahasan dengan DPRD

Sekda Akui "Input" Data di "E-budgeting" Sebelum Pembahasan dengan DPRD

12 Maret 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membenarkan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang dikirimkan ke Kemendagri, bukan hasil pembahasan dengan DPRD. Sebab, draf tersebut adalah...