Nama Tersangka Dalam Kasus Korupsi UPS Segera Ditentukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan segera menentukan nama tersangka dari kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. "Kemungkinan dalam minggu depan sudah dapat ditentukan," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/3/2015).



Martinus menjelaskan, kasus UPS melibatkan banyak orang dan pihak. Maka proses penyidikan juga memakan waktu yang cukup panjang.

Untuk pemeriksaan saksi, misalnya, penyidik perlu memanggil sekitar 130 orang yang terdiri dari perusahaan pemenang tender dan distributor, sekolah-sekolah penerima UPS, pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP), dan pihak-pihak lainnya yang juga terlibat misalnya Kepala Dinas Pendidikan.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kata dia, akan memberikan petunjuk kepada penyidik dalam pelengkapan dokumen dan pemetaan terhadap aliran-aliran dana pengadaan UPS. Jika hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka penyidik akan lebih mudah menetapkan nama tersangka.

Ia menyebutkan, penyidik sebetulnya telah memiliki arah dari pemeriksaan. Artinya penyidik telah memiliki gambaran dari nama tersangka. Namun, hal itu tidak dapat dipublikasikan saat ini karena kasus ini masih dalam proses penyidikan.

Sejauh ini, Polda Metro Jaya sudah memanggil 35 orang yang terdiri dari PPK dan PPHP dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, kepala sekolah, perusahaan pemenang tender, dan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

 

Sumber : Kompas.com

Guk Yuk

Sekda Akui "Input" Data di "E-budgeting" Sebelum Pembahasan dengan DPRD

Sekda Akui "Input" Data di "E-budgeting" Sebelum Pembahasan dengan DPRD

12 Maret 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membenarkan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang dikirimkan ke Kemendagri, bukan hasil pembahasan dengan DPRD. Sebab, draf tersebut adalah...